Selamat datang di SAPO KEPDES

TELP. 0627-7433049 08:00 - 16:00 (Senin-Jumat)

Selamat datang di
SAPO KEPDES

Sarana Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Efektivitas Pengelolaan Desa (SAPO KEPDES) adalah Aplikasi layanan koordinasi dan konsultasi antara Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat dengan seluruh Pemerintah Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Aplikasi SAPO KEPDES merupakan langkah strategis dan inovatif dari Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan fungsi pembinaannya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungkan Pemerintah Kabupten Pakpak Bharat.

Masing-masing Pemerintah Desa diberikan akun untuk login kedalam Aplikasi SAPO KEPDES sehingga koordinasi dan kolsultasi dapat dengan mudah dilakukan melalui System Aplikasi yang berbasis Web.
Pemerintah Desa dapat mengkoordinasikan atau mengkonsultasikan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga diharapkan dengan hadirnya aplikasi SAPO KEPDES ini dapat membantu Pemerintah Desa untuk mensukseskan pelaksanaan Program Pembangunan di Desa dan Kegiatan Pemerintah Desa.



Aplikasi SAPO KEPDES ini akan menjadi solusi atas permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, harapan kita bersama dengan terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang efektif serta konsisten maka resiko-resiko atau masalah hukum atas Penyelenggaran Pemerintah Desa dapat diminimalisir dengan maksimal. 

Tutorial

Penggunan aplikasi

Download

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Download

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Download

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Download

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2015

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa

Download

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Download

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat

Download

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Download

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Download

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Sarana Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (SAPO KEPDES) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Download

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Yang menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa adalah Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Tujuan dana desa dalam UU Desa :

Pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat

Ekonomi desa semakin maju

Mengatasi kesenjangan antar masyarakat desa

Masyarakat desa semakin mengerti karena mereka merupakan subjek utama pembangunan.
Pada Permendagri Nomor 226 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa yang berhak menerima insentif PPN adalah :
a. Pihak Tertentu atas Impor atau Perolehan Barang Kena Pajak yaitu : Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, dan Pihak Lain.
b. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau obat atas Perolehan Bahan Baku Vaksin dan/atau Obat untuk Penanganan Covid-19
c. Wajib Pajak yang Memperoleh Vaksin dan/atau Obat untuk Penanganan Covid-19 dari Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat Sebagaimana dimaksud.
Insentif PPN adalah tidak dibebankannya PPN pada Pembeli Barang.

Dari penjelasan diatas Pemerintahan Desa Tidak Termasuk Penerima Insentif PPN, maka Pemerintahan Desa Tetap dikenakan PPN dan PPh 22 dalam Setiap Pembelian Barang untuk Penanganan Covid-19 sesuai dengan Peraturan yang berlaku.